ZONA INTEGRITAS PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

 
   

APLIKASI PELAYANAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

         

Written by Super User on . Hits: 674

LAYANAN HUKUM (PERKARA PRODEO)

Pasal 3
Syarat-Syarat Berperkara Secara Prodeo

Anggota masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis dapat mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan syarat melampirkan:

  • Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
  • Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
  • Pemberian izin berperkara secara prodeo ini berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus.

Pasal 4
Prosedur Berperkara Secara Prodeo Di Pengadilan Agama

  • Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara prodeo bersamaan dengan surat gugatan/permohonan secara tertulis atau lisan.
  • Apabila Tergugat/Termohon selain dalam perkara bidang perkawinan juga mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, maka permohonan itu disampaikan pada waktu menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat/Pemohon.
  • Majelis hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua pengadilan Agama untuk menangani perkara tersebut membuat Putusan Sela tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan berperkara secara prodeo setelah sebelumnya memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk menanggapi permohonan tersebut.
  • Putusan Sela tersebut dimuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan.
  • Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, Penggugat/Pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya Putusan Sela yang jika tidak dipenuhi maka gugatan/permohonan tersebut dicoret dari daftar perkara.

Pasal 5
Prosedur Berperkara Secara Prodeo Pada Tingkat Banding

  • Permohonan berperkara secara prodeo diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan.
  • Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa permohonan berperkara secara cuma-cuma yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara.
  • Berita Acara hasil pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo dikirim oleh Pengadilan Agama ke Pengadilan Tinggi Agama bersama bundel A dan salinan putusan selambat-lambatnya 7 hari setelah pemeriksaan selesai.
  • Pengadilan Tinggi Agama memeriksa permohonan tersebut dan menjatuhkan putusan yang kemudian dikirim ke pengadilan asal.
  • Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, maka pemohon dapat mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah amar penetapan diberitahukan kepada pemohon dengan membayar biaya banding.
  • Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo di tingkat banding dikabulkan, permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah amar penetapan diberitahukan kepada pemohon.

Pasal 6
Prosedur Berperkara Secara Prodeo Pada Tingkat Kasasi

  • Permohonan berperkara secara prodeo diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan.
  • Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa permohonan berperkara secara prodeo yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara sebagai bahan pertimbangan di tingkat kasasi.
  • Berita Acara pemeriksaaan permohonan berperkara secara prodeo oleh majelis hakim Pengadilan Agama tidak termasuk penjatuhan penetapan tentang dikabulkan atau ditolaknya permohonan berperkara secara prodeo.
  • Berita Acara hasil pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo dikirim oleh Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung bersama bundel A dan Bundel B.
  • Majelis hakim tingkat kasasi memeriksa secara bersamaan permohonan berperkara secara prodeo dengan pemeriksaan pokok perkara yang dituangkan dalam putusan akhir.

Pasal 7
Biaya Perkara Prodeo

  • Biaya perkara prodeo dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama.
  • Komponen biaya perkara prodeo meliputi:

a. Biaya Pemanggilan para pihak

b. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan

c.  Biaya Sita Jaminan

d. Biaya Pemeriksaan Setempat

e. Biaya Saksi/Saksi Ahli

f.  Biaya Eksekusi

g. Biaya Meterai

h. Biaya Alat Tulis Kantor

i.  Biaya Penggandaan/Photo copy

j.  Biaya Pemberkasan dan Penjilidan berkas perkara yang diminutasi

k. Biaya pengiriman berkas.

  • Biaya perkara prodeo dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan anggaran yang tersedia pada DIPA dan ketentuan-ketentuannya.
  • Biaya perkara prodeo pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama.

Pasal 8
Mekanisme Pembiayaan Perkara Prodeo

  • Pemanggilan pertama dilakukan oleh Jurusita tanpa biaya (seperti prodeo murni).
  • Apabila permohonan berperkara secara prodeo dikabulkan oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti menyerahkan salinan amar putusan sela kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk kemudian dibuatkan Surat Keputusan bahwa biaya perkara tersebut dibebankan kepada DIPA pengadilan.
  • Berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Pengeluaran menyerahkan bantuan biaya perkara kepada kasir sebesar yang telah ditentukan dalam DIPA.
  • Kasir kemudian membuat SKUM dan membukukan bantuan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di dalam Jurnal dan mempergunakannya sesuai kebutuhan selama proses perkara berlangsung.
  • Kasir harus terlebih dahulu menyisihkan biaya redaksi dan meterai dari alokasi biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat)
  • Dalam hal ketersediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah habis sementara perkara masih memerlukan proses lebih lanjut, maka proses selanjutnya dilaksanakan secara prodeo murni.
  • Dalam hal terdapat sisa anggaran perkara prodeo sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sisa tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Bendahara Pengeluaran).
  • Apabila permohonan berperkara secara prodeo ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa.

Pasal 9
Mekanisme Pengawasan dan Pertanggung Jawaban

  • Kuasa Pengguna Anggaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan.
  • Bendahara Pengeluaran melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan untuk penanganan perkara prodeo sesuai ketentuan.
  • Dalam hal permohonan prodeo dikabulkan, maka seluruh biaya yang dikeluarkan dari DIPA harus dicatat dalam buku jurnal.
  • Panitera/Sekretaris melaporkan pelaksanaan perkara prodeo melalui SMS Gateway dan laporan lainnya sesuai ketentuan.
  • Format Gugatan / Permohonan
  • Persyaratan Pendaftaran
  • Prosedur Pendaftaran
  • Panjar Perkara

FORMAT SURAT GUGATAN / PERMOHONAN

No.  Contoh Surat Gugatan/Permohonan File   No.  Contoh Surat Gugatan/Permohonan File
 1. Format Cerai Gugat   12. Format Itsbat Nikah Volunteer
 2. Format Cerai Gugat Ghoib   13. Format Itsbat Nikah Berlawanan
 3. Format Cerai Gugat Prodeo   14. Format Itsbat Cerai Gugat Ghoib
 4. Format Cerati Gugat Hadhanah Nafkah   15. Format Dispensasi Nikah Anak (Lk)
 5. Format Cerai Talak   16. Format Dispensasi Nikah Anak (Pr)
 6. Format Cerai Talak Ghoib   17. Format Permohonan Wali Adhol 
 7. Format Cerai Talak Prodeo   18. Format Permohonan Wali Pengampu
8. Format Cerai Talak Hadhanah   19. Format Perwalian
9. Format Cerai Talak Murtad   20. Format Permohoan Asal Usul Anak
10. Format Cerai Talak Murtad Ghoib   21. Format Permohonan Pengangkatan Anak 
11. Format Permohonan Waris   22. Format Permohonan Perubahan Biodata Nikah 

PERSYARATAN PENDAFTARAN GUGATAN / PERMOHONAN

NO.  JENIS PERKARA PERSYARATAN
 1 (CG) Cerai Gugat 1.  Surat Gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan dibuat sendiri (Softcopy HARUS disimpan di flashdisk/CD/diemail) ataupun dengan bantuan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)
    2. Asli Buku Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah beserta 1 Lembar Fotokopi yang dimateraikan Rp. 6.000,- dan dicap leges di kantor pos;
    3. Fotokopi KTP atau Resi KTP Lembar Fotokopi yang dimateraikan Rp. 6.000,- dan dicap leges di kantor pos;
    4. Surat Keterangan Lurah setempat (bila Suami Ghoib atau tidak diketahui alamatnya yang pasti);
    5. Surat Ijin Atasan (bagi PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD);
    6. Membayar panjar biaya perkara (biaya akan disesuaikan dengan wilayah Penggugat dan Tergugat);
       
2 (CT) Cerai Talak 1. Surat Gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan dibuat sendiri (Softcopy HARUS disimpan di flashdisk/CD/diemail) ataupun dengan bantuan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM);
    2. Asli Buku Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah beserta 1 Lembar Fotokopi yang dimateraikan Rp. 6.000,- dan dicap leges di kantor pos;
    3. Fotokopi KTP atau Resi KTP Lembar Fotokopi yang dimateraikan Rp. 6.000,- dan dicap leges di kantor pos;
    4. Surat Keterangan Lurah setempat (bila Suami Ghoib atau tidak diketahui alamatnya yang pasti);
    5. Surat Ijin Atasan (bagi PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD);
    6. Membayar panjar biaya perkara (biaya akan disesuaikan dengan wilayah Penggugat dan Tergugat)
       
(IN) Itsbat Nikah 1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan dibuat sendiri (Softcopy HARUS disimpan di flashdisk/CD/diemail) ataupun dengan bantuan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM);
    2. Fotocopi KTP Pemohon yang dimateraikan Rp 6.000,- dan dicap leges di kantor pos;
    3. Surat Keterangan KUA setempat (menerangkan bahwa NIKAH nya tidak terdapat di Register Nikah KUA setempat);
    4. Membayar panjar biaya perkara.
       
 4 (PAW) Penetapan Ahli Waris 1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan dibuat sendiri (Softcopy HARUS disimpan di flashdisk/CD/diemail) ataupun dengan bantuan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM);
    2. Fotocopy KTP Pemohon dan semua ahli waris sebanyak 1 lembar A4 (tidak boleh dipotong) yang dimateraikan Rp 6.000,- dan dicap leges di kantor pos;
    3. Fotocopy akta nikah pewaris sebanyak 1 lembar yang dimateraikan Rp 6.000,- dan dicap leges di kantor pos;
    4. Fotocopy Kartu Keluarga Pewaris 1 lembar yang dimateraikan Rp 6.000,- dan dicap leges di kantor pos;
    5. Fotocopy akta kelahiran semua anak dari pewaris sebanyak 1 lembar yang dimateraikan Rp 6.000,- dan dicap leges di kantor pos;
    6. Fotocopi surat kematian (Suami/Isteri) sebanyak 1 lembar yang dimateraikan Rp 6.000,- dan dicap leges di kantor pos;
    7. Fotocopy surat kematian orang tua pewaris sebanyak 1 lembar yang dimateraikan Rp 6.000,- dan dicap leges di kantor pos;
    8. Surat keterangan dari Kelurahan yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa ahli waris (misalnya: Suami, Istri, Anak) dari almarhum....... guna mengurus Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Jakarta Utara;
    9. Fotocopy surat keterangan ahli waris sebanyak 1 lembar yang dimateraikan Rp 6.000,- dan dicap leges di kantor pos. 
       
5 (DN) Dispensasi Nikah 1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan dibuat sendiri (Softcopy HARUS disimpan di flashdisk/CD/diemail) ataupun dengan bantuan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) digandakan sebanyak 8 rangkap;
    2. Fotocopi KTP Pemohon / para Pemohon sebanyak 1 lembar A4 (tidak boleh dipotong) yang dimateraikan Rp 6.000,- dan dicap leges di kantor pos;
    3. Fotocopi Kartu Keluarga Pemohon sebanyak 1 lembar yang dimateraikan Rp 6.000,- dan dicap leges di kantor pos;
    4. Fotocopi akta nikah / duplikat kutipan akta nikah yang dimateraikan Rp 6.000,- dan dicap leges di kantor pos;
    5. Fotocopi akta kelahiran calon suami yang dimateraikan Rp 6.000,- dan dicap leges di kantor pos;
    6. Fotocopi akta kelahiran calon isteri yang dimateraikan Rp 6.000,- dan dicap leges di kantor pos;
    7. Fotocopi akta nikah orang tua calon yang dimateraikan Rp 6.000,- dan dicap leges di kantor pos;
    8. Surat keterangan pemberitahuan adanya halangan / kekurangan persyaratan nikah dari KUA;
    9. Surat keterangan status dari Kelurahan;
    10. Membayar biaya panjar perkara.
       
 6 (HB) Harta Bersama / Gono Gini 1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan dibuat sendiri (Softcopy HARUS disimpan di flashdisk/CD/diemail) ataupun dengan bantuan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM);
    2. Fotocopi akta cerai 1 muka (tidak boleh dipotong) yang dimateraikan Rp 6.000,- dan dicap leges di kantor pos;
    3. Fotocopi KTP sebanyak 1 lembar A4 (tidak boleh dipotong) yang dimateraikan Rp 6.000,- dan dicap leges di kantor pos;
    4. Fotocopi semua tanda bukti harta yang dimiliki bersama yang dimateraikan Rp 6.000,- dan dicap leges di kantor pos;
    5. Membayar biaya panjar perkara.
       
(WA) Wali Adhol 1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan dibuat sendiri (Softcopy HARUS disimpan di flashdisk/CD/diemail) ataupun dengan bantuan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM);
    2. Surat penolakan dari KUA;
    3. Surat keterangan adanya halangan / kurang persyaratan dari KUA;
    4. Fotocopi KTP Pemohon (calon suami dan istri) masing-masing 1 lembar A4 (tidak boleh dipotong) yang dimateraikan Rp 6.000,- dan dicap leges di kantor pos;
    5. Fotocopi kartu keluarga Pemohon yang dimateraikan Rp 6.000,- dan dicap leges di kantor pos;
    6. Fotocopi buku nikah orang tua Pemohon yang dimateraikan Rp 6.000,- dan dicap leges di kantor pos;
    7. Fotocopi akta cerai (bila orang tua telah bercerai) yang dimateraikan Rp 6.000,- dan dicap leges di kantor pos;
    8. Fotocopi akta kelahiran anak yang dimateraikan Rp 6.000,- dan dicap leges di kantor pos (asli harus ada);
    9. Membayar panjar biaya perkara.
       
8 (AA) Pengangkatan Anak / Adopsi Anak 1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan dibuat sendiri (Softcopy HARUS disimpan di flashdisk/CD/diemail) ataupun dengan bantuan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM);
    2. Fotocopi surat nikah Pemohon (Suami dan Istri) dan orang tua anak yang mau diangkat masing-masing 1 lembar A4 (tidak boleh dipotong) yang dimateraikan Rp 6.000,- dan dicap leges di kantor pos;
    3. Fotocopi KTP Pemohon dan orang tua anak yang dimateraikan Rp 6.000,- dan dicap leges di kantor pos;
    4. Fotocopi Kartu Keluarga Pemohon dan orang tua anak yang dimateraikan Rp 6.000,- dan dicap leges di kantor pos;
    5. Fotocopi akta kelahiran anak yang mau diangkat atau surat keterangan kelahiran dari Bidan yang dimateraikan Rp 6.000,- dan dicap leges di kantor pos;
    6. Surat keterangan kelakuan baik dari Kepolisian;
    7. Surat keterangan kesehatan dari Dokter;
    8. Surat keterangan penghasilah disahkan oleh Kelurahan;
    9. Surat rekomendasi dari Dinas Sosial;
    10. Membayar panjar biaya perkara.
       
 9 (PW) Perwalian 1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan dibuat sendiri (Softcopy HARUS disimpan di flashdisk/CD/diemail) ataupun dengan bantuan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM); 
    2. Fotocopi KTP Pemohon 1 lembar A4 1 muka (atas bawah tidak boleh dipotong) yang dimateraikan Rp 6.000,- dan dicap leges di kantor pos;
    3. Fotocopi akta nikah/akta cerai apabila bercerai yang dimateraikan Rp 6.000,- dan dicap leges di kantor pos;
    4. Fotocopi akta kelahiran anak-anak yang belum dewasa 1 lembar yang dimateraikan Rp 6.000,- dan dicap leges di kantor pos;
    5.  Fotocopi sertifikat tanah / surat lain yang dimateraikan Rp 6.000,- dan dicap leges di kantor pos;
    6.  Membayar biaya panjar perkara.
       
 10 (IP) Ijin Poligami 1. Surat Permohonan (rangkat 8) yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan dibuat sendiri (Softcopy HARUS disimpan di flashdisk/CD/diemail) ataupun dengan bantuan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM);
    2. Fotocopi KTP Pemohon, Isteri Pertama dan Calon Isteri Kedua masing-masing 1 lembar A4 1 muka (atas bawah tidak boleh dipotong) yang dimateraikan Rp 6.000,- dan dicap leges di kantor pos;
    3. Fotocopi Kartu Keluarga Pemohon yang dimateraikan Rp 6.000,- dan dicap leges di kantor pos;
    4. Fotocopi Buku Nikah Pemohon yang dimateraikan Rp 6.000,- dan dicap leges di kantor pos;
    5. Surat keterangan status calon isteri dari Lurah/Desa (jika janda melampirkan surat cerai/surat kematian)
    6. Surat Ijin Atasan (bagi PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD);
    7. Surat penyataan berlaku adil dari Pemohon;
    8. Surat penyataan bersedia dimadu dari Isteri Pertama;
    9. Surat pernyataan tidak keberatan dimadu dari calon isteri kedua;
    10. Daftar harta bersama antara Pemohon dengan isteri pertama yang diketahui Lurah setempat;
    11. Membayar panjar biaya perkara.
       
 11 (PN) Pembatalan Nikah 1. Surat Gugatan/Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan dibuat sendiri (Softcopy HARUS disimpan di flashdisk/CD/diemail) ataupun dengan bantuan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM);
    2. Fotocopi KTP Penggugat/Pemohon 1 lembar A4 1 muka (atas bawah tidak boleh dipotong) yang dimateraikan Rp 6.000,- dan dicap leges di kantor pos;
    3. Asli buku nikah/duplikat kutipan akta nikah beserta 1 lembar fotocopi yang dimateraikan Rp 6.000,- dan dicap leges di kantor pos;
    4. Surat keterang Lurah yang diketahui Camat setempat (bila suami/isteri ghoib dan tidak diketahui alamatnya yang pasti)
    5. Surat kuasa dari Pejabat KUA dari Kepala KUA atau orang yang dikuasakan untuk mengajukan gugatan;
    6. Membayar panjar biaya perkara.
       
 12 (AN) Asal Usul Anak 1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan dibuat sendiri (Softcopy HARUS disimpan di flashdisk/CD/diemail) ataupun dengan bantuan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM);
    2. Asli buku nikah/duplikat kutipan akta nikah beserta 1 lembar fotocopi yang dimateraikan Rp 6.000,- dan dicap leges di kantor pos;
    3. Fotocopi KTP Pemohon 1 lembar A4 1 muka (atas bawah tidak boleh dipotong) yang dimateraikan Rp 6.000,- dan dicap leges di kantor pos;
    4. Fotocopi Kartu Keluarga Pemohon 1 lembar yang dimateraikan Rp 6.000,- dan dicap leges di kantor pos;
    5. Fotocopi akta kelahiran anak 1 lembar yang dimateraikan Rp 6.000,- dan dicap leges di kantor pos;
    6. Membayar panjar biaya perkara.

Prosedur Pendaftaran

No.  Nama Prosedur    
1.  Permohonan Cerai Gugat    
2.  Permohonan Cerai Talak    
3.  Permohonan Gugatan Lainnya    
4.  Permohonan Prodeo    
5.  Permohonan Perkara Banding    
6.  Permohonan Perkara Kasasi    
7.  Permohonan Perkara Peninjauan Kembali    
8.  Gugatan Sederhana    
9.  Pendaftaran Elektronik (E-Court)    
10      
       

APLIKASI - APLIKASI  PENDUKUNG

   

   

 

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Jakarta Utara

Alamat   : Jl. Raya Plumpang Semper No. 5, RT.

                 007 RW. 002, Kel. Tugu Selatan, Kec.

                 Koja, Jakarta Utara, Daerah Khusus

                 Ibukota Jakarta 14260

Telepon : 021 - 43934701

Fax       : 021 - 43800421

Email :

          - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Tabayun)

          - sekretariat.pajakartautaraThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          - kepegawaianpajuThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.