Artikel Hukum

BEBERAPA PROSEDUR DAN REDAKSI SUMPAH DI PERADILAN AGAMA

Drs. Faizal Kamil S.H., M.H.
(Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara)

Abstrak

sumpah itu memeberikan bukti yang cukup, artinya apabila pihak yang bersangkutan mengangkat sumpah maka hakim harus menyatakan terbukti dalil-dalilnya tentunya melalui mekanisme dan redaksi Sumpah yang benar.

selengkapnya KLIK DISINI

Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Obyek Wakaf

Oleh: Drs. Faizal Kamil, SH., MH

(Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara)

A B S T R A K

Wakaf sebagai salah satu lembaga yang berasal dari Hukum Islam, telah lama dikenal dan hidup dalam masyarakat Indonesia. Namun praktik dan pengembangan wakaf yang selama ini berjalan masih dan hanya ditujukan untuk mendukung sarana ibadah, seperti masjid, musholla dan pengelolaan pesantren. Pasca terbitnya UU Wakaf dan PP No. 42/2006, Hak kekayaan intelektual termasuk dalam ruang lingkup obyek wakaf. Pro kontra pasti ada, lalu bagaimana respon umat Islam lebih lanjut terhadap praktik wakaf di masyarakat.

Selengkapnya KLIK DISINI

PERADILAN DALAM POLITIK ISLAM (AL QADHAIYYAH FIS SIYASAH ASSYAR’IYYAH)

Oleh: Dr. H. M. Zakaria, MH[1]

A. Latar Belakang

Negara sebagai entitas eksekutif (kiyan tanfidzi) yang menjalankan sekumpulan pemahaman (mafahim), standarisasi (maqayis) dan keyakinan (qana’at) yang diterima oleh umat, jelas membutuhkan lembaga peradilan. Selain lembaga ini merupakan satu-satunya lembaga yang bertugas menyampaikan keputusan hukum yang bersifat mengikat[2], keberadaan lembaga ini juga merupakan thariqah syar’iyyah (metode syariah) untuk menjaga keberlangsungan penerapan pemahaman (mafahim), standarisasi (maqayis) dan keyakinan (qana’at) di tengah-tengah umat. Karena itu, keberadaan lembaga ini hukumnya wajib.  Para fuqaha’ menyatakan, bahwa adanya peradilan ini hukumnya fardhu kifayah[3].

Islam telah mensyariatkan adanya tiga kategori peradilan, sesuai dengan obyek masing-masing yang hendak diadili, yaitu qadha’ khushumat, hisbah dan madzalim[4]. Qadha’ khushumat (peradilan sengketa), yang mengadili sengketa di tengah masyarakat. Di sana ada pihak penuntut, yang menuntut haknya, dan terdakwa sebagai pihak yang dituntut. Peradilan ini membutuhkan mahkamah (ruang sidang). Sedangkan Qadha’ hisbah, yang mengadili pelanggaran hukum syara’ di luar mahkamah, bukan karena tuntutan pihak penuntut, tetapi semata-mata karena pelanggaran. Seperti pelanggaran lalu lintas, parkir di jalan raya, penimbunan barang, penipuan harga (ghabn) dan barang (tadlis), dan lain-lain. Adapun Qadha’ madzalim, yang mengadili sengketa rakyat dengan negara, dan atau penyimpangan negara terhadap konsitusi dan hukum.

[1]Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas I A.

[2]Ibn Farhun, Tabshirat al-Hukkam, Juz I/12

[3]Ibn Qudamah, al-Mughni, Juz IX/34

[4]al-Farra’, al-Ahkam as-Sulthaniyyah, hal. 62-93 dan 285-308

Selengkapnya KLIK DISINI

Trilogi Tugas Pokok dan Fungsi Hakim Tinggi Dalam Lingkungan Peradilan Agama

(Sebuah Pemikiran Konsepsional)

Oleh: A. Mukti Arto

Pendahuluan

Ketua Mahkamah Agung R.I., Yang Mulia Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., dalam sambutannya pada acara Milad 130 tahun Peradilan Agama pada tanggal 17 September 2012 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, mengatakan bahwa “Selaku pimpinan Mahkamah Agung RI, saya senantiasa mendukung langkah-langkah taktis dan strategis yang dilakukan oleh Peradilan Agama,” ujar Hatta Ali. Meski demikian, Ketua MA mengingatkan kepada warga Peradilan Agama untuk tetap mawas diri. Sebab menurutnya, setiap langkah menuju perubahan yang baik pasti mendapat tantangan dan ujian. Pepatah mengatakan, “semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa,” Hatta Ali menambahkan.

selengkapnya KLIK DISINI

PEDOMAN MENENTUKAN

KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN AGAMA

Oleh: A. Mukti Arto

I. Pendahuluan

Di Indonesia berlaku berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan pengadilan. Dari sekian banyak peraturan perundang-undangan tersebut yang menyedihkan adalah peraturan yang mengatur tentang kewenangan (kompetensi) absolut pengadilan agama yang mengalami pasang surut dan dinamika seiring dengan perkembangan politik hukum penguasa pada masanya. Pada mulanya pengadilan agama mempunyai kompetensi seluas syariah Islam tetapi kemudian dipreteli dan dipersempit pada masa penjajahan Belanda sehingga tinggal masalah nikah dan gugatan cerai saja yang tersisa. Ketika itu, pengadilan agama semata-mata hanya berkuasa memeriksa perselisihan-perselisihan antara suami istri yang beragama Islam dan perkara-perkara lain tentang nikah, rujuk dan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang memerlukan perantaraan hakim agama, dan berkuasa memutuskan perceraian dan menyatakan bahwa syarat untuk jatuhnya talak yang digantungkan sudah ada. Kemudian pada masa Indonesia merdeka, kompetensi pengadilan agama mulai dipulihkan kembali secara bertahap meskipun belum sepenuhnya sesuai ketentuan syariah Islam. Pasang surut ini terjadi akibat politik hukum penguasa yang seringkali tidak memihak pada hukum Islam dan umat Islam.

selengkapnya KLIK DISINI

KAPITA SELEKTA HUKUM ACARA PENGADILAN AGAMA

TATA URUTAN PEMERIKSAAN PERKARA DI PERSIDANGAN

MELALUI PENDEKATAN YURIDIS AKADEMIS

Oleh: A. Mukti Arto

Pendahuluan

Pemeriksaan perkara di persidangan pengadilan pada hakikatnya, secara akademik, merupakan penelitian ilmiah, yakni penelitian untuk memperoleh data obyektif dan konkrit (riil) mengenai perkara itu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kemudian dianalisa dan disimpulkan. Oleh karena itu, ia tunduk pada hukum dan metode penelitian ilmiah yang memiliki ciri-ciri: logis, sistematis, dan metodis. Logis, artinya berdasarkan fakta dan logika (hukum berfikir) yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sistematis, artinya merupakan satu kesatuan yang saling terkait, runtut, berkesinambungan dan bersinergi. Metodis, artinya menggunakan metode ilmiah yang dapat diuji dan dikaji ulang. Selain itu, proses dan hasil penelitian ini kemudian harus dilaporkan secara tertulis dengan sistematika yang ilmiah pula.

selengkapnya KLIK DISINI