PEDOMAN ORGANISASI & ADMINISTRASI A. PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI 1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Lampiran 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Lampiran 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran). […]
LHKPN 2017
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA TAHUN 2017 NO NAMA JABATAN AKSI 1. Drs. H. Samsul Bahri, M. Hum. Ketua 2. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A. Wakil Ketua 3. Dra. Hj. Haulilah, M.H. Hakim 4. Drs. Waljon Siahaan, S.H., M.H. Hakim 5. Dra. Hj. Mukasipa, M.H. Hakim 6. Dra. Harmala […]
Pedoman Pengawasan
PEDOMAN PENGAWASAN PENDAHULUAN Monitoring/pengawasan perspektif manajemen secara umum merupakan salah satu fungsi organik manajemen. Secara etis filosofis monitoring/pengawasan bukanlah mencurigai atau memata-matai, melainkan mengendalikan, memadukan, mengitegrasikan suatu penyelenggaraan administrasi. Secara normatif, monitoring bertujuan menjaga agar suatu usaha/pekerjaan selalu dikerjakan dengan aturan (rechmatig) dan sesuai dengan peruntukannya (doelmatig). Perpektif terminologi internal Mahkamah Agung RI sendiri, bahwa […]