Pengadilan Agama Jakarta Utara

Media Informasi dan Publikasi Pengadilan Agama Jakarta Utara

Anda di sini: Beranda / Hubungi Kami / SOP Kesekretariatan

by

No

Nama SOP

Lihat

1

SOP RKAKL

2

SOP Pengelolaan Teknologi Informasi

3

SOP Penyusunan Laporan Tahunan

4

SOP Penyusunan Sakip

5

SOP Revisi POK

6

SOP Program Kerja

7

SOP Penyusunan Laporan Kinerja Bulanan & Triwulan

8

SOP Pelaksanaan Input Sirup

9

SOP Pembuatan Konten Video

10

SOP Pembuatan Aplikasi

11

SOP Rencana Aksi

12

SOP Revisi Anggaran

13

SOP Penyusunan Laporan (LAPORAN E-MONEV BAPPENAS)

14

SOP Pengumupulan Data Kinerja 10 Indikator

15

SOP Laporan Implementasi TI

Buka Dokumen

16

SOP Pelaksanaan Orientasi dan Sosialisasi Tupoksi

17

SOP Pengembangan Pegawai

18

SOP Izin Belajar dan Tugas Belajar

19

SOP Pengelolaan Pegawai

20

SOP Pengelolaan Absensi Pegawai

21

SOP Pengajuan Cuti Pegawai

22

SOP Ijin Keluar Kantor

23

SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat

24

SOP Kenaikan Gaji Berkala

25

SOP Pengelolaan Ijin Perkawinan dan Perceraian

26

SOP Pengelolaan Pensiun

27

SOP Pemberian Nilai Kepada Pegawai

28

SOP Pendelegasian Wewenang

29

SOP Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai

30

SOP Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai dan Pejabat

31

SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas

32

SOP Pengelolaan Arsip Aktif

33

SOP Penatausahaan Aset

34

SOP Penatausahaan Persediaan

35

SOP Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan

36

SOP Pelaksanaan Kehumasan

37

SOP Pelaksanaan Keprotokolan

38

SOP Pelaksanaan Pengelolaan Perpustakaan

39

SOP Penyusunan Laporan Keuangan

40

SOP Aplikasi Surat Digital (ARDI)

41

SOP Surat Masuk

42

SOP Surat Keluar

43

SOP Pengelolaan PNBP

PEDOMAN PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN

A. PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN

1.Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraLampiran
2.Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraLampiran
3.Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.Lampiran
4.Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016Lampiran
5.Peraturan Menteri Keuangan No.37/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018.Lampiran
6.Peraturan Menteri Keuangan RI No.11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018.Lampiran
7.Peraturan Menteri Keuangan No.182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/LembagaLampiran
8.Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraLampiran
9.Peraturan Pemerintah RI No. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.Lampiran
10.Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.05/2016 tentang Peruabahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyususnan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/LembagaLampiran

B. PEDOMAN PENGELOLAAN BAGIAN UMUM

 1.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Lampiran
 2.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Lampiran
 3.Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. PER 43/PB/2014 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Lampiran
 4.Undang-Undang No. 1 Tahun 1971 Tentang Pokok Pokok Kearsipan Lampiran
 5.Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan Pada Lembaga Negara Lampiran
 6.PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah Lampiran
 7.PERPES No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Lampiran
 8.PMK No. 57/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN Lampiran
 9.Permenpan RB Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah Lampiran
10.PMK No. 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN Lampiran
11.PMK No. 138/PMK.06/2010 Tentang Pengelolaan BMN Berupa Rumah Negara Lampiran

C. PEDOMAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN

 1.Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.Lampiran
 2.Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.Lampiran
 3.Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.Lampiran
 4.Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.Lampiran
 5.Peraturan Pemerintah RI No.101 Th.2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.Lampiran
 6.Peraturan Pemerintah RI No.53 Th.2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.Lampiran
 7.Peraturan Pemerintah RI No.11 Th.2017 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.Lampiran
 8.Undang-Undang RI No.08 Th.1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.Lampiran
9.Peraturan Pemerintah RI No.40 Th.2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.Lampiran
10.Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.Lampiran
11.Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.Lampiran
12.Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan HakimLampiran
13.Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-19/PB/2014 Nomor 1/SE/2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat FungsionalLampiran

D. PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI

1.Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.Lampiran 
2.Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.Lampiran
3.Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan.Lampiran
4.Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung.Lampiran
5.Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.Lampiran
6.Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama.Lampiran

E. PEDOMAN PENGELOLAAN TATA LAKSANA

1.Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 05/Se/1976 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri SipilLampiran 
2.Keputusan Kepala Bakn Nomor 066/Kep/1974 Tentang Kartu Pegawai Negeri SipilLampiran
3.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri SipilLampiran
4.Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 15/Se/1977 Tentang Pelaksanaan Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga-Tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik IndonesiaLampiran
5.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri SipilLampiran
6.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri SipilLampiran
7.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri SipilLampiran
8.Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 069/KMA/SK/V/2009 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 71/KMA/Sk/V/2008Lampiran 
9.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri SipilLampiran
10.Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan DibawahnyaLampiran

F. PEDOMAN PENGELOLAAN PERENCANAAN

 1.UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan NegaraLampiran
 2.UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan NegaraLampiran
 3.UU No 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan NegaraLampiran
 4.Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi PemerintahLampiran
 5.Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri SipilLampiran
 6.PP NO 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi PemerintahLampiran
 7.Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah AgungLampiran 
 8.Peraturan Menteri Keuangan No. 171 /PMK.02/2013 Tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPALampiran 
 9.Peraturan Menteri Keuangan No. 113 /PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak TetapLampiran
 10.Peraturan Menteri Keuangan No. 108/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata cara revisi Anggaran Tahun 2018Lampiran
 11.Peraturan Menteri Keuangan No. 37/PMK.02/2018 Tentang Perubahan Atas Perubahan Menteri Keuangan Nomor 49/PMMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018Lampiran
 12.Peraturan Menteri Keuangan No. 72/PMK.05/2016 Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai ASNLampiran
 13.Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah PusatLampiran
 14.Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan KerjaLampiran
 15.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-20/PB/2011 Tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna AnggaranLampiran
 16.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.03/PB/2010 Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPNLampiran
 17.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.40/PB/2016 Tentang Perubahan ketiga atas PER/57/PB/2012 tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2DLampiran
 18.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.3/PB/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara serta verifikasi laporan pertanggungjawaban bendaharaLampiran
 19.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.80/PB/2011 Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun StandarLampiran
 20.Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/SK/I/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012Lampiran
 21.Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Tentang Penunjukan pejabat kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja di lingkungan MA.RI dan badan peradilan yang berada dibawahnyaLampiran

G. PEDOMAN PENGELOLAAN PELAPORAN

1.UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan NegaraLampiran
2.UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan NegaraLampiran
3.Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi PemerintahLampiran
4.Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah AgungLampiran
 5.Peraturan Menteri Keuangan No. 113 /PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak TetapLampiran
 6.Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.Lampiran
 7.Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan KerjaLampiran 
 8.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.03/PB/2010 Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPNLampiran 
 9.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.80/PB/2011 Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun StandarLampiran 
 10.Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 034/SEK/SK/VI/2010 tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya di Seluruh IndonesiaLampiran
 11.Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/SK/I/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012Lampiran 
 12.UU No 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan NegaraLampiran 
 13.PP NO 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi PemerintahLampiran 

H. PEDOMAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

 1.Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di BawahnyaLampiran
 2.Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi PengadilanLampiran
 3.Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di BawahnyaLampiran

I. PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI

 1.Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.Lampiran
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.Lampiran
 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran).Lampiran
 4. Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.Lampiran
 5. Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi PublikLampiran
 6. Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi PublikLampiran
 7.SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama Lampiran 
Skip to content