ZONA INTEGRITAS PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA
PENILAIAN |
BUKTI DATA DUKUNG |
|||
AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN | ||||
1. | Tim Kerja | |||
a. | Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? | 1. | undangan rapat | |
2. | dokumen laporan pelaksanaan pembentukan tim kerja WBK/WBBM | |||
3. | riwayat hidup anggota tim | |||
b. | Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? | 1. | berita acara dan laporan pelaksanaan seleksi | |
2. | riwayat hidup anggota tim | |||
3. | notula rapat | |||
4. | SK Tim Kerja WBK/WBBM | |||
2. | Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas | |||
a. | Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? | 1. | undangan, absensi, foto | |
2. | dokumen rencana kerja | |||
3. | dokumen laporan kegiatan penyusunan rencana aksi ZI | |||
b. | Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? | 1. | dokumen rencana aksi yang berisi target prioritas | |
2. | dokumen laporan peleksanaan kegiatan penyusunan target prioritas ZI | |||
3. | Keputusan tentang rencana Pembangunan ZI dan target prioritas | |||
c. | Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM ? | 1. | capture website/media sosial, kliping, foto serta majalah | |
2. | dokumen laporan sosialisasi | |||
3. | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM | |||
a. | Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana ? | 1. | dokumen laporan pelaksanaan rencana aksi oleh Tim Kerja WBK/WBBM | |
2. | dokumentasi (foto kegiatan) | |||
b. | Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | 1. | undangan, notula, daftar hadir, foto rapat | |
2. | dokumen laporan berkala hasil monitoring dan evaluasi secara bulanan | |||
c. | Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? | dokumen hasil monitoring dan evaluasi serta rekomendasi yang telah ditindaklanjuti | ||
4. | Perubahan pola pikir dan budaya kerja | |||
a. | Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM ? | 1. | dokumentasi kegiatan kerjasama, kegiatan sinergitas, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat | |
2. | press release yang dilakukan oleh pimpinan satker/pejabat struktural | |||
3. | absensi pimpinan satker dan pejabat struktural | |||
4. | foto-foto/dokumentasi pimpinan satker/pejabat struktural sebagai pembina upacara | |||
b. | Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? | 1. | undangan rapat | |
2. | dokumen laporan pelaksanaan penetapan agen perubahan | |||
3. | riwayat hidup dan rekam jejak agen perubahan | |||
c. | Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? | 1. | dokumen laporan pelaksanaan kegiatan penerapan budaya kerja berikut dokumentasinya | |
2. | rekap absensi pegawai | |||
3. | dokumentasi program reward dan punishment | |||
d. | Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? | 1. | dokumen pakta integritas | |
2. | dokumen Laporan hasil kegiatan pembangunan ZI yang melibatkan keterwakilan masing-masing bagian | |||
3. | dokumentasi kegiatan ZI | |||
AREA II PENATAAN TATALAKSANA | ||||
1. | Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama | |||
a. | Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | 1. | dokumen SOP satker | |
2. | dokumen SOP Inovasi yang ditandatangani Pimpinan Satker | |||
b. | Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | 1. | capture pemasangan/informasi tentang alur atau prosedur pelayanan | |
2. | foto kegiatan layanan | |||
c. | Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi | dokumen hasil evaluasi serta tindaklanjut | ||
2. | E-Office | |||
a. | Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? | capture kinerja satker melalui aplikasi SIPP, MIS dan aplikasi SIKEP | ||
b. | Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? | capture manajemen SDM melalui aplikais SIPP dan SIKEP | ||
c. | Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? | capture website, aplikasi layanan serta media sosial | ||
d. | Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? | 1. | undangan, notula, daftar hadir, foto rapat | |
2. | dokumen monitoring dan evaluasi | |||
3. | Keterbukaan Informasi Publik | |||
a. | Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan | 1. | capture anggaran DIPA, biaya perkara, penangganan pengaduan dan permintaan informasi melalui website | |
2. | capture spanduk/banner, website dan media sosial | |||
b. | Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | 1. | undangan rapat, notula, daftar hadir | |
2. | dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi | |||
AREA III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM | ||||
1. | Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi | |||
a. | Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? | 1. | undangan, notula, daftar hadir, foto | |
2. | dokumen kebutuhan pegawai berdasarkan pemetaan jabatan dan analisis beban kerja | |||
3. | surat usulan kebutuhan pegawai | |||
b. | Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? | 1. | dokumen persetujuan Menteri PAN dan RB dan BKN | |
2. | dokumen SK Penempatan Pegawai Tidak Tetap (honorer) | |||
3. | SK kolektif | |||
4. | surat perintah melaksanakan tugas dari kepala satker | |||
c. | Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? | dokumen monitoring dan evaluasi kinerja pegawai baru terhadap kinerja unit | ||
2. | Pola Mutasi Internal | |||
a. | Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? | 1. | undangan, notula, daftar hadir, foto rapat mutasi internal/rapat pimpinan/Baperjakat | |
2. | SK mutasi/rotasi internal | |||
3. | Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP)/Daftar Riwayat Hidup (DRH) | |||
b. | Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? | 1. | undangan, notula, daftar hadir, foto rapat mutasi internal | |
2. | SK mutasi internal | |||
3. | Daftar Riwayat Hidup (DRH) | |||
c. | Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? | dokumen monitoring dan evaluasi | ||
3. | Pengembangan pegawai berbasis kompetensi | |||
a. | Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi ? | 1. | undangan, notula, daftar hadir, foto | |
2. | dokumen analisa kebutuhan diklat/bimtek/ pengembangan pegawai (training need analysis) | |||
b. | Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? | 1. | undangan, notula, daftar hadir, foto | |
2. | dokumen rencana pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan SKP | |||
c. | Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | capture fiture kompetensi pada aplikasi SIKEP | ||
d. | Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya. | surat kepada pegawai perihal kesempatan mengikuti diklat/pengembangan kompetensi lainnya | ||
e. | Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? | 1. | surat usulan pegawai yang akan mengikuti diklat/pengembangan kompetensi lainnya | |
2. | daftar pegawai yang telah mengikuti diklat/pengembangan kompetensi lainnya | |||
f. | Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? | dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam rangka perbaikan kinerja | ||
4. | Penetapan kinerja individu | |||
a. | Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi | 1. | dokumen SKP yang disetujui dan ditandatangani oleh atasan langsungnya | |
2. | dokumen kinerja Satker yang disetujui dan ditandatangani oleh atasan | |||
b. | Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | dokumen SKP berjenjang | ||
c. | Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | dokumen pengukuran kinerja individu per bulan/triwulan/semester/tahun | ||
d. | Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll). | 1. | undangan, notula, daftar hadir, foto rapat | |
2. | Surat Keputusan pemberian reward (penghargaan pegawai teladan) berdasarkan hasil penilaian kinertja individu | |||
5. | Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai | |||
a. | Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | 1. | dokumen sosialisasi | |
2. | dokumen penerapan disiplin (foto dan rekapitulasi daftar hadir) | |||
3. | dokumen penegakan hukuman disiplin atas pelanggaran aturan disiplin/kode etik/kode prilaku | |||
6. | Sistem Informasi Kepegawaian | |||
a. | Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala | 1. | membuat laporan hasil pemutakhiran data pegawai secara bulanan melalui aplikasi SIKEP (capture aplikasi SIKEP) | |
2. | update data secara mandiri oleh setiap pegawai | |||
AREA IV PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA | ||||
1. | Keterlibatan pimpinan | |||
a. | Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan | 1. | undangan, notula, daftar hadir, foto | |
2. | dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran | |||
b. | Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja | 1. | undangan, notula, daftar hadir, foto | |
2. | dokumen Perjanjian Kinerja | |||
c. | Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | 1. | SK Satgas SAKIP | |
2. | Laporan Kinerja Triwulan | |||
2. | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | |||
a. | Apakah dokumen perencanaan sudah ada | 1. | RKAKL | |
2. | Renstra | |||
3. | RKT | |||
4. | PKT | |||
5. | LKjIP | |||
b. | Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil | 1. | RKAKL | |
2. | Renstra | |||
3. | RKT | |||
4. | PKT | |||
5. | LKjIP | |||
c. | Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) | IKU | ||
d. | Apakah indikator kinerja telah SMART | 1. | IKU | |
2. | Laporan Hasil Evaluasi KLKjIP oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta | |||
e. | Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu | dokumen pengiriman LKjIP | ||
f. | Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | Laporan Hasil Evaluasi KLKjIP oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta | ||
g. | Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja | pelatihan penyusunan dokumen SAKIP |
||
h. | Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten | SK tim penyusunan SAKIP | ||
AREA V PENGUATAN PENGAWASAN | ||||
1. | Pengendalian Gratifikasi | |||
a. | Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | capture banner/spanduk/media public campaign lainnya | ||
b. | Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | 1. | SK unit Pengendali Gratifikasi (UPG) | |
2. | capture kamera pengawas (CCTV) dan tampilannya | |||
3. | foto ruang tamu terbuka | |||
2. | Penerapan SPIP | |||
a. | Telah dibangun lingkungan pengendalian | 1. | dokumen sosialisasi SPIP | |
2. | SK Tim SPIP | |||
3. | dokumen laporan pengawasan dan monitoring pada layanan | |||
b. | Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | 1. | dokumen matrik indentifikasi risiko | |
2. | dokumen analisis risiko | |||
c. | Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | dokumen laporan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | ||
d. | SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | 1. | undangan rapat, notula, daftar hadir, foto rapat | |
2. | dokumen inspeksi mendadak oleh pimpinan | |||
3. | dokumen (foto dan naskah arahan pembina) pelaksanaan apel pagi/sore | |||
3. | Pengaduan Masyarakat | |||
a. | Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | 1. | SK Petugas Meja Pengaduan telah ditunjuk dan memiliki username beserta password nya (capture dashboard SIWAS admin Satker) | |
2. | capture petugas/ruang/loket/kotak khusus sebagai pengaduan | |||
3. | capture spanduk/banner/brosur informasi sarana penyampaian pengaduan | |||
4. | capture sarana pengaduan melalui media online (SIWAS dan aplikasi e-LAPOR) | |||
b. | Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | 1. | capture respon pengaduan masyarakat | |
2. | capture bukti register pengaduan dari cetakan aplikasi SIWAS | |||
3. | nota dinas/disposisi perintah penginputan atas penyampaian pengaduan masyarakat melalui SIWAS oleh petugas meja | |||
c. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | 1. | Laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan setiap bulan | |
2. | capture dashboard aplikasi SIWAS login sebagai meja pengaduan | |||
d. | Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | dokumen laporan tindak lanjut (tindakan perbaikan pelayanan) atas Laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan | ||
4. | Whistle-Blowing System | |||
a. | Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? | dokumen dan capture internalisasi WBS pada aplikasu SIWAS dengan login sebagai pimpinan Satker atau meja pengaduan | ||
b. | Whistle Blowing Systemtelah diterapkan | capture WBS pada aplikasi SIWAS | ||
c. | Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | capture WBS dari aplikasi SIWAS dengan login sebagai pimpinan Satker atau meja pengaduan | ||
d. | Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | capture WBS dari aplikasi SIWAS dengan login sebagai pimpinan Satker atau meja pengaduan | ||
5. | Penanganan Benturan Kepentingan | |||
a. | Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | dokumen identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | ||
b. | Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | undangan rapat internalisasi/sosialisasi, notula, daftar hadir, foto rapat | ||
c. | Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | 1. | formulir penanganan benturan kepentingan (bila ada) | |
2. | dokumen surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan | |||
d. | Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | laporan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan | ||
e. | Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | dokumen laporan tindaklanjut atas penanganan benturan kepentingan | ||
AREA VI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | ||||
1. | Standar Pelayanan | |||
a. | Terdapat kebijakan standar pelayanan | dokumen standar pelayanan | ||
b. | Standar pelayanan telah dimaklumatkan | capture maklumat standar pelayanan ditempat pelayanan | ||
c. | Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan | SOP pelaksaaan standar pelayanan SOP pelaksaaan standar pelayanan | ||
d. | Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP | dokumen reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP dokumen reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP | ||
2. | Budaya Pelayanan Prima | |||
a. | Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima | dokumen sosialisasi/pelatihan pelayanan prima kepada pegawai dokumen sosialisasi/pelatihan pelayanan prima kepada pegawai | ||
b. | Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media | capture sarana informasi layanan | ||
c. | Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar | 1. | dokumentasi sistem reward dan punishment | |
2. | dokumen penghargaan pegawai teladan sebagai reward, doumen hukuman disiplin sebagai punishment serta kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai standar | |||
d. | Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi | capture aplikasi layanan terpadu dan PTSP | ||
e. | Terdapat inovasi pelayanan | capture inovasi pada pelayanan dan e-Court | ||
3. | Penilaian kepuasan terhadap pelayanan | |||
a. | Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | dokumen laporan survei dokumen laporan survei | ||
b. | Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka | capture dan foto/dokumentasi | ||
c. | Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat | dokumen laporan perbaikan pelayanan sebagai tindak lanjut survei kepuasan masyarakat dokumen laporan perbaikan pelayanan sebagai tindak lanjut survei kepuasan masyarakat |